Tuesday, 29 March 2016

Audit Sektor Publik : Teknik Audit

TEKNIK AUDIT KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

(1) Prosedur Analitis (Analytical Procedurs)
Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data.
Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis
vertikal, atau laporan persentase, perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data
historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik, seperti
analisa regresi.
Contoh: membandingkan item belanja menurut anggaran dan item realisasi belanja.

Lanjutkan Lihat dengan word

Lanjutkan Lihat dengan Power Point 

WOW!!BAYAR APA SAJA BISA dan LANGSUNG dapat CASHBACK!
AYO ketik DAFTAR.NamaAnda.NoHP.Bank.kirim SMS/WA ke 081329753907.
Info BebasBayar.com/?b=7235e3f7
Buka Aja 


Kunjungi Blog ini :
  1. www.akutansi-akuntansi.blogspot.com ini berisi kumpulan materi perkuliahan untuk mata kuliah program studi akuntansi.
  2. www.akutansi-akuntansimnj.blogspot.com ini berisi kumpulan materi perkuliahan untuk mata kuliah program studi manajemen.
  3. www.akutansi-akuntansipajak.blogspot.com ini berisi kumpulan materi perkuliahan untuk perpajakan.
  4. www.akutansi-akuntanssoal.blogspot.com ini berisi kumpulan soal-soal yang sudah diberikan pada ujian mid semester dan ujian semester baik mata kuliah program studi akuntansi, mata kuliah program studi manajemen.
  5. www.akutansi-akuntansart.blogspot.com ini berisi kumpulan  artikel tulisan saya yang saya buat.

Audit Sektor Publik : Siklus Audit Keuangan

 
  SIKLUS AUDIT KEUANGAN SEKTOR PUBLIK


  • Penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga auditor

    1. Perencanaan audit keuangan
    2. Penetapan peraturan audit keuangan
    3. Temu rencana audit tahunan
    4. Penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan
    5. Penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit
    6. Survei awal karakter industri / organisasi yang akan diaudit
    7. Pembuatan program audit
    8. Penerbitan surat tugas audit
    9. Pelaksanaan audit keuangan
    10. Pembuatan daftar temuan
    11. Pembicaraan awal tentang daftar temuan
    12. Penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan
    13. Pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dengan organisasi yang diaudit
    14. Penyelesaian laporan hasil pemeriksaan
    15. Tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan
    16. Penerbitan laporan hasil pemeriksaan
    Buka ini dulu baru
    Lanjutkan ke Word
    Lanjutkan ke Power Point 

    Audit Sektor Publik :Audit Siklus



    AUDIT SIKLUS

    Pemeriksaan Siklus Pendapatan
    Tujuan dari audit siklus pendapatan adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya
    salah saji yang material dalam pos Pendapatan Daerah/Organisasi, Dana
    Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain yang sah.
    Buka ini dulu                                                            
    Lanjutkan Ke Word
    Lanjutkan Ke Power Point

    Audit Sektor Publik : SAP 1995

      Standar Audit Pemerintahan (SAP) Tahun 1995

    Standar Audit Pemerintahan merupakan standar untuk melakukan audit atas semua kegiatan pemerintah. Standar-standar  yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga pemerintah menurut SAP adalah sebagai berikut

    Buka ini dulu:
    1.      Lanjut Ke Word

    Monday, 28 March 2016

    Audit Sektor Publik :Audit kinerja 2

    Audit Kinerja 2
    Audit yang dilakukan pada sektor publik pemerintah berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik pemerintah mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta (Wilopo, 2001).

    Buka ini dulu
    Lanjut Ke Word



                                                                                   

                                                                 

    Audit Sektor Publik : Audit Kinerja



    Audit Kinerja 

        Pengertian Audit Kinerja 
        menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut:

     “Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisien operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antar kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.”   (2004:179)

    Lanjutkan ke Word