Tuesday, 29 March 2016

Audit Sektor Publik : Teknik Audit


TEKNIK AUDIT KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

(1) Prosedur Analitis (Analytical Procedurs)
Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data.
Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis
vertikal, atau laporan persentase, perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data
historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik, seperti
analisa regresi.
Contoh: membandingkan item belanja menurut anggaran dan item realisasi belanja.

Lanjutkan Lihat dengan word

Lanjutkan Lihat dengan Power Point 

Audit Sektor Publik : Siklus Audit Keuangan

        


SIKLUS AUDIT KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
  1. Perencanaan audit keuangan
  2. Penetapan peraturan audit keuangan
  3. Penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga auditor
  4. Temu rencana audit tahunan
  5. Penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan
  6. Penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit
  7. Survei awal karakter industri / organisasi yang akan diaudit
  8. Pembuatan program audit
  9. Penerbitan surat tugas audit
  10. Pelaksanaan audit keuangan
  11. Pembuatan daftar temuan
  12. Pembicaraan awal tentang daftar temuan
  13. Penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan
  14. Pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dengan organisasi yang diaudit
  15. Penyelesaian laporan hasil pemeriksaan
  16. Tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan
  17. Penerbitan laporan hasil pemeriksaan
Lanjutkan ke Word

Lanjutkan ke Power Point 

Audit Sektor Publik :Audit Siklus



AUDIT SIKLUS

Pemeriksaan Siklus Pendapatan
Tujuan dari audit siklus pendapatan adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya
salah saji yang material dalam pos Pendapatan Daerah/Organisasi, Dana
Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain yang sah.
Risiko bawaan siklus pendapatan pada banyak organisasi sektor publik sangatlah
tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya risiko bawaan siklus pendapatan
yaitu (a) Volume transaksi yang selalu tinggi, (b) Masalah akuntansi yang berkembang.
Jenis koreksi pembukuan yang harus dilakukan atas pendapatan adalah sebagai
berikut:
1. Kesalahan Pembukuan dan/atau Penyajian Saldo Awal Tahun
Anggaran/Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
2. Kesalahan Pembukuan dan/atau Penyajian Pendapatan Daerah
3. Kesalahan Pembukuan dan/atau Penyajian Saldo Akhir Tahun Anggaran
Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Perhitungan
4. Kesalahan Penyajian dalam Daftar Lampiran Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Perhitungan
5. Kesalahan yang Wajib Dikoreksi oleh Auditor, yang terdiri atas:
- Kesalahan Pembukuan (kekeliruan pencatatan)
- Kesalahan Pembebanan
- Kesalahan Penjumlahan dan Pengurangan Angka (aritmatika)

b. Pemeriksaan Siklus Belanja
Audit terhadap siklus belanja organisasi sektor publik terdiri dari audit terhadap
belanja aparat/pegawai/SDM dan belanja pelayanan publik.
Tujuan audit siklus belanja adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-
masing asersi yang signifikan, yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus
belanja. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan
berikut:
1. Transaksi-transaksi dalam siklus belanja organisasi sktor publik sangat
berpengaruh terhadap lapran keuangan sektor publik. Kesalahan membedakan
pengeluaran/belanja untuk belanja aparat/pegawai dan pengeluaran/belanja untuk
pelayanan publik akan menyebabkan laporan keuangan mengandung salah saji.
Auditor akan berusaha mencari cara untuk mencapai tingkat resiko yang lebih
rendah. Transaksi dalam pos belanja merupakan sumber salah saji yang material
dalam laporan keuangan.
2. Risiko bawaan pos belanja organisasi sektor publik pada banyak organisasi
sangatlah tinggi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan tingginya risiko bawaan
siklus belanja ini, yaitu:
- Volume transaksi yang selalu tinggi
- Pembelanjaan dan pengeluaran tanpat otorisasi yang dapat terjadi
- Pembelian aset yang tidak perlu
- Masalah akuntansi yang berkembang
3. Tingginya volume transaksi akan memperbesar kemungkinan terjainya salah
saji.
4. Strategi audit yang sering dipakai adalah pendekatan tingkat resiko
pengendalian yang ditetapkan lebih rendah. Auditor akan menguji efektivitas
struktur pengendalian internal.
5. Auditor harus membandingkan biaya melakukan pengujian pengendalian
internal dengan penghematan yang diperoleh akibat berkurangnya pengujian
substantif

c. Pemeriksaan Aktiva Tetap
Audit atas aktiva tetap ini sangat penting karena aktiva tetap memiliki porsi
terbesar sebagai aset/harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik. Tujuan audit
aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti tentang setiap asersi signifikan yang
berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva tetap. Tujuan audit ditentukan
berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan.

d. Pemeriksaan Jasa Personalia
Siklus jasa personalia sangat penting karena merupakan komponen biaya utama
di hampir semua entitas. Siklus jasa personalia meliputi semua kejadian dan kegiatan
yang berkaitan dengan kompensasi (penggajian). Kompensasi ini meliputi gaji, insentif
embur, komisi, dan berbagai bentuk tunjangan lainnya. Transaksi utama dlam siklus
ini adalah transaksi gaji.

e. Pemeriksaan Siklus Investasi (Pembiayaan)
Investasi ini pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang suatu
organisasi sektor publik. Investasi dalam surat berharga sebagai aktiva lancar
merupakan investasi sementara yang bertujuan memanfaatkan dana yang tidak
dipergunakan dalam jangka pendek untuk memperoleh laba seperti keuntungan modal.
Surat berharga yang dipegang sebagai investasi jangka pendek biasanya material
bagi neraca, tetapi tidak material bagi laporan surplus defisit organisasi sektor publik.
Sedangkan, surat berharga yang dipegang sebagai investasi jangk panjang bisa
bersifat material bagi neraca maupun laporan surplus defisit. Investasi surat berharga
jangka panjang umumnya dilakukan dalam nilai nilai rupiah yang besar shingga sangat
berpengaruh terhadap neraca. Risiko salah saji pada transaksi investasi organisasi
sektor publik umumnya rendah karena jarangnya transaksi yang terjadi.
Strategi audit sangat tergantung frekuensi transaksi invetasi. Bila frekuensinya
rendah, auditor akan menghemat biaya bila memakai pendekatan mengutamakan
pengujian substantif. Bila frekuensinya tinggi, auditor akan menghemat biaya kalau
melakukan pengujian pengendalian untuk menghimpun bukti yang mendukung

Pemeriksaan Siklus Saldo Kas
Saldo kas berasal dari pengaruh kumulatif siklus belanja, siklus investasi, dan
siklus jasa personalia. Saldo kas meliputi kas di tangan atau yang disimpan dalam
entitas, kas di bank, dan dana tertentu yang disisihkan (seperti dana kas kecil).
Tujuan audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing – masing
asersi yang signifikan, yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Tujuan audit
ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan :
a. Asersi Keberadaan dan Keterjadian : saldo kas tercatat, benar – benar pada
tanggal neraca.
b. Asersi Kelengkapan : saldo kas tercatat meliputi pengaruh semua transaksi
kas yang telah terjadi.
c. Asersi Hak dan Kewajiban : hal legal atas semua saldo kas yang tersaji
pada tanggal neraca.
d. Asersi Penilaian dan Pengalokasian : saldo kas tercatat dapat direalisasi
pada jumlah yang dinyatakan dalam neraca dan sesuai skedul pendukungnya.
e. Asersi Pelaporan dan Pengungkapan : saldo kas telah diidentifikasi dan
dikelompokkan secara tepat dalam neraca.

Audit Sektor Publik : SAP 1995



Standar Audit Pemerintahan (SAP) Tahun 1995

Standar Audit Pemerintahan merupakan standar untuk melakukan audit atas semua kegiatan pemerintah. Standar-standar  yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga pemerintah menurut SAP adalah sebagai berikut:
1.        Standar umum
2.        Standar pekerjaan lapangan audit kinerja
Standar pekerjaan lapangan unutk audit kinerja terdiri atas empat hal, Yaitu:
a.       Perencanaan
b.      Supervise
c.       Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
d.      Pengendalian manajemen
3.        Standar pelaporan audit kinerja berisi lima hal, yaitu: (1) Bentuk, (2) Ketepatan waktu, (3) Isi laporan, (4) Penyajian laporan, (5) Distribusi laporan

1. Standar Umum
a.       Staf melaksanakan audit harus secara kolektif, memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan.
b.      Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit harus independen, bebas dari gangguan indepedensi yang bersifat pribadi dan yang diluar pribadinya, yang dapat mempengaruhi independensinya, serta harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yang independen
c.       Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan pelaporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.
d.      Memiliki sistem pengendalian intern yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus di review oleh pihak lain yang kompoten
  1. Standar Pekerjaan Lapangan
Audit Kinerja Standar pekerjaan lapangan untuk audit kinerja terdiri atas empat hal:.
a.       Perencanaan: Perencanaan harus direncanakan secara memadai
b.      Supervisi  : Staf harus diawasi (disupervisi) dengan baik
c.       Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Auditor harus merancang audit tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai kepatuhan tersebut. Dalam semua audit kinerja, auditor harus waspada terhadap situasi atau transaksi yang dapat merupakan indikasi adanya unsure pembuatan melanggar hokum atau penyalahgunaan wewenang.
d.      Pengendalian manajemen : Auditor harus benr-benar memahami pengendalian manajemen yang relevan dengan audit.
  1. Standar Pelaporan Audit Kinerja, Standar pelaporan audit kinerja terdiri dari 5 hal:
a.       Bentuk
Auditor harus membuat laporan audit secara tertulis untuk dapat mengkomunikasikan hasil setiap audit
b.      Ketepatan waktu
Auditor harus menerbitkan laporan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan secara tepat waktu oleh manajemen dan pihak lain yang berkepentigan
  1. Isi laporan
a.       Tujuan, Lingkup, Metodologi Audit Auditor harus melaporkan tujuan, lingkup, dan metodologi audit
b.      Hasil Audit, Audit harus melaporkan temuan audit yang signifikan
c.      Rekomendasi
Auditor harus menyamaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan atas bidang yang bermasalh dan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan entitas audit.
d.      Pernyataan Standar Audit, Auditor harus melaporkan bahwa audit melaksanakan berdasarkan SAP
e.       Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
f.       Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang
g.      Pelaporan secara langsung tentang unsur perbuatan melanggar
h.      Pengendalian manajemen
i.        Tanggapan pejabat yang bertanggungjawab
j.        hasil/prestasi kerja yang patut dihargai
k.      Hal yang memerlukan penelaahan lebih lanjut
l.        Informasi istimewa dan rahasia
  1. Penyajian pelaporan
Laporan harus lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan ringkas
  1. Distribusi pelaporan
a.       Pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang diaudit
b.      Kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang meminta audit
c.       Pejabat lain yang mempunyai tanggungjawab atas pengawasan secara hokum atau pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan temuan dan rekomendasi audit
d.      Kepada pihak lain yang diberi wewenang oleh entitas yang diaudit untuk menerima laporan tersebut